Farmers protest in Sulawesi: "Mining is destroying our lives"

Dear Mr. President,

in the middle of July, there was heavy flooding in Bahodopi municipality of the Morowali district following several days of rain. The Bahongkolangu river overran its banks and a bridge collapsed under vehicles of the mining company PT Bintang Delapan Minerals (BDM) 30 meters from the settlement. The villages of Bahodopi, Keurea, Fatufia, Trans Makarti and Bahomakmur were flooded. The road to the schools and the municipal government as well as 20 hectares of rice fields were also consumed by the waters.

The flooding was caused by PT BDM’s nickel mines. The company has mining permit number SK540.3/SK001/BESDM/IV/2010. The permit encompasses a total of 21,695 hectares and includes nine villages: Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea and Fatufia. BDM’s mining activities began in 2010 and will end in 2025.

There have been serious conflicts between BDM and residents from the very beginning.
The process they use to acquire land is not transparent. The company occupied the land without sufficiently informing the populace or offering them appropriate compensation. At the same time, the people were tempted with promises. One of them was to pay the community 5000 Rupees (.40 euros) per ton of nickel produced. It is still completely unclear how this is to be implemented. Furthermore the victims of the flooding should receive donations of food.

In 2010, flooding occurred and the local parliament reacted decisively; it requested that PT BDM stop mining nickel. The assumption was that there would be additional accidents and that the mining operations were not sufficiently safe. But the company denied all responsibility and even had 28 farmers arrested because they supposedly destroyed BDM property while protesting against the company.

Near the small town of Fatuvia, PT BDM has also claimed a piece of the coast in order to build a harbour there. The construction destroyed 20 hectares of mangrove forest. Because of the harbour, local fishermen are having difficulty reaching their fishing grounds off the coast.

Therefore we request:
1. An immediate investigation and the closure of PT Bintang Delapan.
2. The immediate granting to the population of their rights and the acceptance by the company of responsibility for the environmental damage caused by its mining. Most important, the forest must be replanted since it is the foundation for the communities’ livelihoods.
3. The review of all mining permits in Morowali which have been issued by local or national authorities. This corresponds to the regulations in Presidential Decree No.10 from 2011. The regulations require all permits covering primary or secondary forests to be reviewed. And please take immediate action against companies that disobey the law.

Isman Manes, Andika Ndika,
JATAM, Mining advocacy network

This is the original Indonesian letter that will be presented together with the signatures:

Ditujukan Kepada Yth
Bapak Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010

Yang terhormat Bapak Presiden,

Beberapa waktu yang lalu hujan deras terjadi dua hari berturut-turut di Kecamatan Bahodopi berujung terjadinya kembali banjir Bandang. Kejadian ini berlangsung pada hari selasa 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.00 pagi wita dan banjir mereda sekitar pukul 11.00 (tengah hari). Meluapnya air Sungai Bahongkolangu ini terjadi akibat jebolnya jembatan holing (tempat lewat mobil perusahaan) yang jaraknya sekitar 30 meter dari pemukiman masyarakat. Akibatnya rumah-rumah warga di Desa Bahodopi, Keurea, Fatufia, Trans Makarti dan Bahomakmur terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan putusnya jalan menuju Kantor Camat, SLTP, dan SMU setempat dan dua puluh hektar sawah juga ikut terendam banjir.

Banjir tersebut dipastikan menjadi dampak dari aktivitas eksploitasi nikel oleh PT Bintang Delapan Mineral (BDM). Perusahaan ini mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) bernomor : SK540.3/SK.001/BESDM/IV/2010, dengan luas wilayah konsesi sebesar 21.695 Hektar yang mencakup 9 desa yakni; Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Operasi BDM dimulai dari tahun 2010 dan diperkirakan berakhir pada tahun 2025.

Sejak awal perusahaan ini masuk terjadi banyak polemik serius dengan warga setempat. Pertama, Proses pembebasan lahan yang tidak transparan. Perusahaan mencaplok lahan-lahan masyarakat sekitar tanpa disertai tanggung jawab insentif yang memadai. Disaat yang sama, banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk meraih simpatik masyarakat. Salah satu janji perusahaan yang diberikan kepada masyarakat adalah dana kompensasi sebesar Rp.5.000,- per Metric Ton yang hingga kini belum jelas realisasinya. Dan disusul sumbangan sembako yang dikucurkan pada korban banjir rabu 13 Juli 2010;

Kedua, Kasus banjir ini sebetulnya juga terjadi tahun 2010 yang memantik reaksi keras dari DPRD setempat. Mereka mendesak PT Bintang Delapan Mineral (BDM) menutup usaha tambangnya karena dianggap menjadi pemicu bencana serta tidak memiliki kelengkapan administrasi operasi. Pada peristiwa ini, masyarakat melakukan protes langsung ke wilayah operasi perusahaan. Tetapi merusahaan menolak bertanggung jawab. Bukannya mendapatkan keadilan, justru terjadi penangkapan pada 28 petani setempat dengan tuduhan melakukan perusakan terhadap barang milik perusahaan ketika melakukan aksi protes;

Ketiga, PT BDM juga telah membeli sebuah pulau sebagai wilayah pelabuhan mereka di sebuah dusun bernama Fatuvia kecamatan Bahodopi. Pada tempat yang sama, perusahaan menimbun garis pantai dan sekaligus menghancurkan hutan bakau seluas 20 hektar. Akibatnya, nelayan tradisional sekitar sulit mengakses perairan laut tempat mereka mencari ikan selama ini. Dalam kesempatan inilah kami mendesak pada Presiden Republik Indonesia;
1) Segera memeriksa dan memerintahkan penutupan perusahaan PT Bintang Delapan Mineral
2) Kami mendesak hak-hak masyarakat sekitar pertambangan segera dipenuhi dan menuntut tanggung jawab perusahaan untuk segera memperbaiki kondisi lingkungan setempat yang telah hancur akibat eksploitasi pertambangan. Terutama pemulihan kondisi hutan damar yang menjadi pusat pencaharian ekonomi masyarakat sekitar.
3) Kami mendesak Presiden SBY untuk segera melakukan evaluasi terhadap semua izin-izin pertambangan di Morowali yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Karena hal ini sejalan dengan semangat Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2011, yang mengamanatkan perlunya evaluasi atas seluruh izin-izin yang memanfaatkan kawasan hutan (primer maupun sekunder). Dan segera mangambil tindakan tegas terhadap para pemegang izin bila terdapat pelanggaran di lapangan tanpa pandang bulu.

Salam hormat,

JATAM Sulteng
Isman Manes, Direktur
Andika Ndika, Manajer Riset dan Kampanye

Office: Jalan Yojokodi
Home: Jalan Soeprapto Lrg. Nangka Palu Sulawesi Tengah
Kontak : 081245198774
website: http://www.jatamsulteng.or.id
E-mail :redkuntani@gmail.com